BKPSDM Kota Lubuklinggau
BKPSDM Kota Lubuklinggau
+628117303900

Profil BKPSDM

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara melalui aparaturnya wajib melayani setiap warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara, yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut tentang hak-hak sipil dan kebutuhan dasar. Warga negara menginginkan penyelenggaraan negara yang good governance, yaitu pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Salah satu cara untuk mengembangkan good governance adalah dengan mewujudkan reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbahrui. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal di atas, Pemerintah Kota Lubuklinggau memiliki misi keempat yaitu mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Adapun tujuannya adalah mewujudkan reformasi birokrasi dengan indikator kunci yaitu indeks reformasi birokrasi. Sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan tujuan di atas adalah dengan meningkatkan kapasitas birokrasi yang diukur melalui indeks kapasitas birokrasi. Selanjutnya, meningkatnya kapasitas birokrasi dapat terjadi jika profesionalisme aparatur juga meningkat.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. BKPSDM hadir untuk mendukung pencapaian misi di atas yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”.

BKPSDM mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan Daerah di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah  dan /atau Pemerintah Provinsi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BKPSDM mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang administrasi dan informasi kepegawaian, mutasi dan pembinaan serta pengembangan sumber daya manusia;
  2. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan di bidang administrasi dan informasi kepegawaian, mutasi dan pembinaan serta pengembangan sumber daya manusia;
  3. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi dan informasi kepegawaian, mutasi dan pembinaan serta pengembangan sumber daya manusia;
  4. pelaksanaan administrasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang administrasi dan informasi kepegawaian, mutasi dan pembinaan serta pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsinya.

Nilai organisasi yang diterapkan dalam organisasi adalah mengacu pada nilai organisasi yang ada di Pemerintah Kota Lubuklinggau yaitu BISA, merupakan akronim dari  :

  1. Brain : Melakukan pekerjaan dengan cerdas / pintar,
  2. Innovation : Melakukan pekerjaan dengan inovasi,
  3. Speed : Melakukan pekerjaan dengan cepat / efektif dan efisien,
  4. Accountability      : Melakukan pekerjaan dengan prinsip akuntabilitas.
Layanan Pengaduan
CPNS/PPPK

Layanan Pegawai

Layanan CPNS/PPPK