
Pedoman Sistem Manajemen Kinerja PNS Sesuai PP No. 30 Tahun 2019 dan Permenpan RB RI No. 8 Tahun 2021
SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2019 dan Permenpan RB RI No 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS untuk tahun 2021 dibagi menjadi 2 Periode.

Sosialisasi Permenpan RB RI No. 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Dalam rangka penerpan Peraturan Pemerintah Indonesia No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Sosialisai Pengelolaan Benturan Kepentingan
Menindaklanjuti Surat Sekretariat Daerah Nomor : 700/306/Insp/2021 tanggal 19 Agustus 2021 Perihal Pelaksanaan Tindak Lanjut Indikator Keberhasilan Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021, maka perlu adanya sosialisasi terhadap pengelolaan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Lubukliklinggau.

Asistensi Aplikasi Ekinerja bagi Seluruh ASN Pemerintah Kota Lubuklinggau secara daring
Dalam rangka penerapan dan optimalisasi penggunaan aplikasi e-Kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang digunakan sebagai tolak ukur kinerja setiap ASN, dan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 800/1271/BKPSDM/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Implementasi e-Kinerja Pemerintah Kota Lubuklinggau

SK Wali Kota Lubuklinggau Tentang Persyaratan Usul Kenaikan Pangkat PNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau
SK Wali Kota Lubuklinggau Tentang Persyaratan Usul Kenaikan Pangkat PNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau

Launching Sistem Informasi Kepegawaian Nasional [SIMPEGNAS]
Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menuntut pengelolaan data di Indonesia dikelola secara terintegrasi. Salah satunya menyangkut data informasi kepegawaian ASN. Hal ini dikarenakan kondisi sistem informasi kepegawaian masih dikembangkan oleh masing-masing Instansi Pusat dan Daerah Nah BKN sebagai Instansi yang diberi tugas membangun sistem informasi ASN nasional dalam UU ASN terus melakukan penataan sistem informasi ASN terintegrasi untuk merealisasikan

Satu Data ASN menjadi salah satu cerminan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Satu Data ASN menjadi salah satu cerminan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Asistensi Sistem Informasi Ekinerja dari Dinas Pemuda dan Olahraga
Pada tanggal 5 Mei 2021, Bidang Pengembangan Kompetensi ASN BKPSDM Kota Lubuklinggau kembali kedatangan peserta Asistensi Sistem Informasi Ekinerja.

Asistensi Sistem Informasi Ekinerja dari Puskesmas Megang dan Puskesmas Perumnas
Setelah Acara Sosialisasi Sistem Informasi Ekinerja yang telah dilakukan oleh Bidang Pengembangan Kompetensi ASN BKPSDM Kota Lubuklinggau pada tanggal 20-22 April 2021, Puskesmas Megang dan Puskesmas Perumnas gerak cepat untuk melakukan asistensi agar semakin paham dalam mengimplementasikan sistem tersebut di kegiatan sehari-hari.

Sosialisasi Aplikasi Ekinerja
Sistem Informasi untuk menyusun SKP ( Sasaran Kinerja Pegawai ) sesuai PP 46 Tahun 2011, serta mengukur Kinerja Individu secara periode Bulanan dan Tahunan