..::: Selamat Datang di Official Website Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau :::..

SEKILAS INFO

     » Edaran Usul Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2017, silahkan Unduh di area DOWNLOAD...
Izin Belajar
Diposting tanggal: 12 Agustus 2015

DASAR-DASAR HUKUM

  1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemberian tugas belajar dan izin belajar;
  2. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tugas Belajar da Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Prosedur dalam penerbitan surat izin belajar diatur sebagai berikut:

  1. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan Izin Belajar kepada Walikota melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dinyatakan diterima sebagai pelajar/mahasiswa dengan melengkapi persyaratan;
  2. Badan Kepegawaian Daerah melakukan penilaian permohonan izin belajar dan memberi rekomendasi persetujuan atau penolakan penerbitan izin belajar kepada Walikota atau pejabat yang berwenang disertai penjelasan;
  3. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus sudah menerbitkan/menolak permohonan Izin Belajar paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan Izin Belajar oleh Badan Kepegawaian Daerah;
  4. Penolakan izin belajar oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikeluarkan dalam bentuk surat penolakan disertai penjelasan.

Izin belajar akan diterbitkan apabila memenuhi persyaratan permohonan izin belajar sebagai berikut:

  1. Pegawai Negeri Sipil  yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  2. Kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan kecuali memperoleh izin dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  4. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  5. Tidak pernah melanggar kode etik Pegawai Negeri Sipil tingkat sedang atau berat;
  6. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  7. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi dan/atau proyeksi jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan di masa yang akan datang;
  8. Biaya pendidikan ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
  9. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
  10. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi, dengan menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut untuk penyesuaian ijazah/pengakuan gelar dalam administrasi kepegawaian bermaterai cukup;
  11. Lokasi tempat belajar dengan tempat kerja atau tempat tinggal terjangkau dan dapat ditempuh dalam waktu yang relatif singkat; dan
  12. Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi minimal B dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh, kelas jauh, atau kelas Sabtu-Minggu.

Sedangkan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah lebih tinggi dari ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan ijazah tersebut diperoleh sebelum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan Keterangan Belajar oleh Walikota, dengan ketentuan:

  1. Program studi pendidikan dalam ijazah yang dimiliki relevan dengan tugas pokok dan fungsi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkuan; dan
  2. Program studi pendidikan  diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh.

Prosedur dalam pengajuan  Keterangan Belajar adalah sebagai berikut:

  1. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permohonan Keterangan Belajar kepada Walikota melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan menyertakan ijazah yang lebih tinggi dari ijazah yang dijadikan dasar pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
  2. Badan Kepegawaian Daerah melakukan penilaian permohonan Keterangan Belajar dan memberi rekomendasi persetujuan atau penolakan penerbitan Keterangan Belajar kepada Walikota atau pejabat yang berwenang;
  3. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus sudah menerbitkan/menolak permohonan Keterangan Belajar paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan Keterangan Belajar oleh Badan Kepegawaian Daerah; dan
  4. Penolakan Keterangan Belajar oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikeluarkan dalam bentuk surat penolakan disertai penjelasan.

Selanjutnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin belajar mempunyai kewajiban sebagai berikut:

  1. Menyampaikan laporan kemajuan akademik secara berkala tiap semester kepada kepala unit kerjanya masing-masing.
  2. Menyampaikan laporan akhir studi kepada Walikota atau pejabat yang berwenang secara hierarki melalui kepala unit kerjanya yang dilampiri dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta skripsi/tesis/disertasi bagi S1/S2/S3 paling lambat 1 (satu) bulan setelah lulus/wisuda.
  3. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah strata 3 (S3), mempresentasikan disertasinya di hadapan Walikota atau pejabat yang berwenang.

Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perpindahan program studi dan/atau perguruan tinggi mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perpindahan program bidang studi dan/atau perguruan tinggi tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang, tidak dapat diproses untuk penyesuaian ijazah/pengakuan gelar dalam administrasi kepegawaian.

PERSYARATAN :

  1. Surat Keterangan dari Universitas (tempat kuliah)
  2. Jadwal Kuliah tidak menggunakan jam Dinas
  3. Fotokopi DP3 3 (tiga)tahun terakhir
  4. Fotokopi SK. Pangkat Terakhir
  5. Uraian Tugas
  6. Surat Pernyataan diatas meterai Rp. 6000
  7. Rekomendasi dari Kepala Unit Kerja
  8. Surat Pengantar dari Dinas yang bersangkutan
  9. Rekap Absen 3 (tiga) bulan terakhir
  10. Apel Pagi, apel siang, SKJ 3 (tiga) bulan terakhir