..::: Selamat Datang di Official Website Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau :::..

SEKILAS INFO

     » Edaran Usul Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2017, silahkan Unduh di area DOWNLOAD...
Izin Cuti
Diposting tanggal: 12 Agustus 2015

DASAR-DASAR HUKUM

  1. Undang-undan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hak cuti disebutkan dalam bagian kesatu pasal 21 UU ini. Disitu disebutkan bahwa selain gaji, tunjangan, dan berbagai fasilitas finansial lainnya, seorang PNS juga diberi hak Cuti. Ketentuan sebelum UU ASN yang mengatur cuti ada di Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepgawaian pada pasal 8.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. Berhubung peraturan pemerintah untuk pelaksanaan UU ASN belum ada maka untuk saat ini (Desember 2014) masih menggunakan PP 24 Tahun 1976 yang masih berlaku. Di peraturan pemerintah ini diatur dengan jelas hak cuti apa saja yang diperoleh seorang PNS.

 A. CUTI TAHUNAN

  1. Cuti tahunan hanya boleh diambil oleh seorang PNS bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun secara terus menerus. Biasanya dihitung 1 tahun sejak TMT CPNS.
  2. Lamanya cuti tahunan adalah 12 hari dengan dikurangi cuti bersama. Jadi jumlah cuti tahunan itu termasuk di dalamnya cuti bersama.
  3. Untuk mengambil cuti tahunan minimal 3 hari. Biasanya PNS dapat mengambil cuti tahunan kurang dari 2 hari tetapi jika berturut-turut digabung dengan cuti bersama.
  4. PNS yang ingin mendapatkan cuti tahunan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti
  5. Jika anda melaksanakan cuti di tempat yang terpelosok dan sulit transportasi, cuti dapat ditambah menjadi maksimal 14 hari dalam satu tahun.
  6. Cuti tahunan dapat ditangguhkan oleh pejabat berwenang paling lama satu tahun.
  7. Cuti tahunan yang ditangguhkan di tahun sebelumnya dapat digunkan pada tahun berikutnya dengan jumlah akumulasi maksimal 24 hari.
  8. Cuti tahunan tidak diberikan kepada PNS guru sekolah dan dosen perguruan tinggi karena sudah mendapat libur sesuai ketentuan yang berlaku.

B. CUTI BESAR

  1. PNS dapat mengambil cuti besar dengan syarat telah mengabdi sekurang-kurangnya 6 tahun secara terus menerus.
  2. Lamanya cuti besar adalah 3 bulan dan jika PNS mengambil cuti besar maka ia tidak punya hak cuti tahunan di tahun yang sama.
  3. Cuti besar diajukan secara tertulis.
  4. Selam cuti besar, PNS tetap mendapatkan penghasilan penuh.

C. CUTI SAKIT

  1. Seorang PNS yang menderita sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak mendapatkan cuti sakit dengan memberitahukan kepada atasannya.
  2. Jika PNS sakit 2 (dua) s.d. 14 (empat belas) hari maka berhak mendapatkan cuti sakit dengan syarat mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan surat keterangan dari dokter atau rumah sakit.
  3. Jika PNS sakit lebih dari 14 hari masih berhak melakukan cuti sakit dengan syarat mengjukan permintaan tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dari dokter yang ditunuk oleh menteri kesehatan.
  4. Cuti sakit diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan menggunakan surat keterangan dokter yang ditunjuk menteri kesehatan.
  5. Jika PNS sakit lebih dari 1 tahun maka harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk menteri kesehatan. Apabila berdasarkan hasil pengujian yang bersangkutan belum sembuh maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
  6. Bagi  PNS permepuan yang sakit karena keguguran diberikan cuti sakit paling lama satu setengah bulan.

D. CUTI BERSALIN

  1. Cuti bersalin hanya diberikan untuk persalinan anak pertama, kedua, dan ketiga dan untuk kelahiran keempat dan seterusnya diberikan cuti diluar tanggungan negara
  2. Lamanya cuti bersalin PNS adalah sebulan sebelum dan dua bulan sesudah persalinan. Biasanya menggunakan HPL dari dokter untuk pengajuan cutinya.
  3. Selama cuti bersalin PNS tetap mendapatkan penghasilan penuh.

E. CUTI ALASAN PENTING

  1. Yang dimaksud cuti alasan penting adalah cuti karena alasan:
    – ibu, bapak, adik, kakak, istri, anak, suami, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia
    – salah seorang anggota sebagaimana tersebut pada poin di atas meninggal dunia dan menurut hukum PNS yang bersangkutan yang harus mengurus hak-hak anggota keluarga yang meninggal
    – melangsungkan perkawinan pertama
    – alasan penting lainnya berdasarkan keputusan presiden
  2. Lamanya cuti alasan penting maksimal 2 bulan
  3. PNS harus mengajukan permohonan tertulis dan apabila mendesak dan tidak dapat menunggu keputusan dari pejabat berwenang maka pejabat atau atasan dapat memberikan ijin tanpa perlu menunggu keluarnya izin cuti
  4. Selama cuti alasan penting PNS tetap mendapat penghasilan penuh

F. CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA (CLTN)

  1. CLTN hanya dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja terus-menerus minimal 5 tahun
  2. Alasan CLTN bisa alasan pribadi yang penting dan mendesak (anak sakit, ikut suami ke luar negeri, sakit dan butuh perawatan lama)
  3. CLTN paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun
  4. PNS yang CLTN harus dibebaskan dari jabatannya kecuali CLTN karena kelahiran anak keempat dan seterusnya
  5. Hati-hati jika CLTN sudah berakhir tetapi PNS tidak segera melaporkan ke instansi induknya maka ia akan diberhentikan dengan hormat.
  6. Setelah melaporkan ke instansi induk PNS akan ditempatkan kembali sebagai PNS apabila ada lowongan formasi di instansi tersebut. Jika tidak ada pimpinan instansi akan melaporkan ke BAKN untuk kemungkinan ditempatkan di instansi lain.

PERSYARATAN :

CUTI BESAR (UMROH/HAJI) :

  1. Surat Pengantar dari Kepala SKPD
  2. Surat Rekomendasi
  3. Blangko Cuti
  4. Tanda Lunas PBB
  5. Bukti Setor (Untuk Melaksanakan Ibadah Haji)

CUTI SAKIT :

  1. Surat Pengantar dari Kepala SKPD
  2. Surat Rekomendasi
  3. Blangko Cuti
  4. Tanda Lunas PBB
  5. Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah

CUTI BERSALIN :

  1. Surat Pengantar dari Kepala SKPD
  2. Surat Rekomendasi
  3. Blangko Cuti
  4. Tanda Lunas PBB
  5. Surat Keterangan dari Bidan/Dokter untuk cuti melahirkan)

CUTI TAHUNAN :

  1. Surat Pengantar dari Kepala SKPD
  2. Surat Rekomendasi
  3. Blangko Cuti
  4. SK. Pangkat Terakhir
  5. Surat Pelimpahan Tugas
  6. Tanda Lunas PBB

CUTI ALASAN PENTING :

  1. Surat Pengantar dari Kepala SKPD
  2. Surat Rekomendasi
  3. Blangko Cuti
  4. Tanda Lunas PBB