..::: Selamat Datang di Official Website Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau :::..

SEKILAS INFO

     » Edaran Usul Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2017, silahkan Unduh di area DOWNLOAD...
Sejarah
Diposting tanggal: 26 Mei 2015

Badan Kepegawaian Daerah Kota Lubuklinggau adalah Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Lubuklinggau yang merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau sebelumnya yaitu Perda No. 3 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Lubuklinggau, adapun penjabaran tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 30 Tahun 2008 khususnya BAB VII yang merupakan perubahan dari Peraturan Walikota Kota Lubuklinggau sebelumnya yaitu Peraturan Walikota Nomor 10 tahun 2007, dalam perda disebutkan bahwa kedudukan Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. berfungsi antara lain :

  1. Penyiapan penyusunan rancangan produk hukum daerah dibidang kepegawaian sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
  2. Perencanaan pengembangan Kepegawaian Daerah;
  3. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan Kepegawaian Daerah
  4. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  5. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil
  6. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  7. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  8. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah:
  9. Penyampaian informasi kepegawaian daerah ke Badan Kepegawaian Negara dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.