..::: Selamat Datang di Official Website Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau :::..

SEKILAS INFO

     » Edaran Usul Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2017, silahkan Unduh di area DOWNLOAD...
Kamis, 07 September 2017 - 08:23:35 WIB
PROSEDUR PENERAPAN DISIPLIN PNS TINGKAT HUKUMAN RINGAN BERDASARKAN PP 53 TAHUN 2010

Diposting oleh : Administrator
Kategori: Nasional - Dibaca: 32 kali

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Seperti kita ketahui bahwa dalam penerapan disiplin PNS, jika kita melakukan pelanggaran maka konsekuensinya adanya penjatuhan hukuman terhadap pelanggaran tersebut. Berdasarakan PP 53  Tahun 2010, ada tiga ( 3 ) tingkatan hukuman dalam penerapan disiplin PNS yaitu :

  1. Hukuman Ringan
  2. Hukuman Sedang
  3. Hukuman Berat

Disini kami akan mengulas secara khusus tentang hukuman ringan dalam PP 53 Tahun 2010. Hukuman ringan terhadap PNS berdasarkan Pasal 8 PP 53 Tahun 2010, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

  1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
  2. Menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
  3. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
  4. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
  5. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
  6. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja,
  7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
  8. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
  9. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja

 a. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima)  hari kerja;

 b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja

c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;

  1. 10.  Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
  2. 11.  Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga.
  3. 12.  Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;
  4. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja; dan
  5. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

 Berdasarkan PP 53 Tahun 2010 pasal 22 bahwa, hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

  1. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
  2. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
  3. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabila pelanggaran dilakukan  dengan tidak sengaja;
  4. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  5. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja

Dengan ditegakkannya aturan penerapan hukuman bagi PNS, diharapkan terbentuk PNS yang berdisiplin dan berkinerja tinggi.

-ryt-


   




0 Komentar :



Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)