..::: Selamat Datang di Official Website Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau :::..

SEKILAS INFO

     » Edaran Usul Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2017, silahkan Unduh di area DOWNLOAD...
Senin, 29 Mei 2017 - 13:06:00 WIB
Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil

Diposting oleh : Administrator
Kategori: Nasional - Dibaca: 820 kali

Pengadaan PNS di Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan PNS. Dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Penyusunan kebutuhan PNS harus mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Penyusunan kebutuhan PNS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan rencana strategis Instansi Pemerintah. Penyusunan kebutuhan PNS dengan mempertimbangkan dinamika/ perkembangan organisasi Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintahan.

 Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan diantaranya:

 Jabatan Administrasi, khusus pada Jabatan Pelaksana;

  1. Jabatan Fungsional Keahlian, khusus pada JF ahli pertama dan JF ahli muda; dan
  2. Jabatan Fungsional Keterampilan, khusus pada JF pemula dan terampil.

 Adapun Rincian kebutuhan PNS setiap tahun disusun berdasarkan:

 Hasil analisis Jabatan dan hasil analisis beban kerja;

  1. Peta Jabatan di masing-masing unit organisasi yang menggambarkan ketersediaan  dan jumlah kebutuhan PNS untuk setiap jenjang Jabatan; dan
  2. Memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai.

Kebutuhan PNS secara nasional ditetapkan oleh Menteri pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN. Berikutnya Hasil penyusunan kebutuhan PNS 5 (lima) tahunan  yang telah disampaikan oleh PPK Instansi Pemerintah kepada Menteri dan Kepala BKN dengan melampirkan dokumen rencana strategi Instansi Pemerintah berikutnya disampaikan oleh PPK Instansi Pemerintah kepada Menteri dan Kepala BKN paling lambat akhir bulan Maret tahun sebelumnya.

 

(pct)


   




0 Komentar :



Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)