..::: Selamat Datang di Official Website Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau :::..

SEKILAS INFO

     » Edaran Usul Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2017, silahkan Unduh di area DOWNLOAD...
Senin, 29 Mei 2017 - 13:01:42 WIB
Mengenal tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Diposting oleh : Administrator
Kategori: Nasional - Dibaca: 401 kali

Pemberantasan korupsi di Indonesia dilaskanakan secara preventif dan represif.  Tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan terhadap tindak korupsi.  Salah satunya dilaksanakan dengan kebijakan kewajiban bagi penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya.  Hal ini sering kita dengar dengan istilah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Perturan tentang LHKPN antara lain sebagai berikut:

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang;
  3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampain dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

 

Penyelenggara Negara yang dimaksud adalah

  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
  • Direksi, Komisaris dan pejabat structural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
  • Pimpinan Bank Indonesia;
  • Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
  • Pejabat Eselon I dann pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  • Jaksa;
  • Penyidik;
  • Panitera Pengadilan; dan
  • Pemimpin dan Bendaharawa Proyek

 

 

Pejabat lain yang wajib menyampaikan LHKPN diatur dalam Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yaitu:

  1. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;
  2. Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
  3. Pemeriksa Bea dan Cukai;
  4. Pemeriksa Pajak;
  5. Auditor;
  6. Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
  7. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
  8. Pejabat pembuat regulasi

 

Penyelenggaran Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada saat:

  1. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
  2. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setalah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan
  3. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Penyampaian tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya masa jabatan sebagai penyelenggara negara. Sedangkan bagi Penyelenggara yang menjabat, penyampaian LHKPN  dilaksanakan satu tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember dan paling lambat disampaikan pada tangal 31 maret tahun berikutnya. 

Penyampaian LHKPN sesuai dengan formulir yang diterbitkan KPK, pada tahun ini KPK telah meluncurkan e-LHKPN untuk memudahkan Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN nya.  Format LHKPN menurut Peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, minimal terdiri dari:

  1. Nama
  2. Jabatan
  3. Instansi
  4. Tempat dan tanggal lahir
  5. Alamat
  6. Identitas istri atau suami
  7. Identitas anak;
  8. Jenis, nilai dan asal-usul perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
  9. Besarnya penghasilan dan pengeluaran;surat kuasa mendapatkan data keuangan;
  10. Surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan; dan
  11. Surat Pernyataan.

Data-data tersebut dilampiri dokumen pendukung guna verifikasi kebenarannya.  Untuk memudahkan pelaporan LHKPN, KPK meluncurkan Aplikasi e-LHKPN.  Aplikasi tersebut telah disosialisasikan kepada Pemerintah Daerah, namun sampai saat ini belum dapat digunakan karena Pemerintah Daerah diharuskan membuat Peraturan Kepala Daerah terkait LHKPN di daerahnya terlebih dahulu.

Upaya preventif terhadap pemberantasan korupsi ini harus didukung oleh semua elemen pemerintahan.  Dengan tertib melaporkan harta kekayaannya diharapkan tercipta ikllim kepemerintahan yang profesional dan bebas korupsi.

 

(nhn)


   




0 Komentar :



Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)