..::: Selamat Datang di Official Website Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau :::..

SEKILAS INFO

     » Edaran Usul Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2017, silahkan Unduh di area DOWNLOAD...
Jumat, 28 April 2017 - 14:39:48 WIB
NOMENKLATUR JABATAN PNS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Diposting oleh : Administrator
Kategori: Pegawai - Dibaca: 13257 kali

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan diterbitkannya peraturan ini terdapat perubahan  ketentuan pelaksanaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, diantaranya mengenai perubahan nomenklatur jabatan.  Dalam peraturan sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, kita mengenal pengkategorian jabatan yang terdiri dari:

  1. Jabatan Struktural merupakan suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalarn rangka mernirnpin suatu satuan organisasi negara;
  2. Jabatan Fungsional Tertentu merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit; dan
  3. Jabatan Fungsional Umum merupakan kedudukan yagn menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang CPNS dan PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit;

Nomenklatur jabatan yang baru sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

  1. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
  2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan palayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  3. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintahan, jabatan ini dulunya dikenal dengan istilah jabatan eselon II.

 

Jabatan administrasi sendiri dibagi lagi menjadi 3 jenjang, yaitu jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.  Pejabat administrator, yang dulunya dikenal dengan jabatan eselon III, bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.  Pejabat  pengawas, yang dulunya dikenal dengan jabatan eselon IV, bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.  Pejabat pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Perubahan nomenklatur tersebut juga diiringi dengan perubahan pola pengangkatan dalam jabatan, hal ini terutama tampak dari pola pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi yang menggunakan pola seleksi terbuka atau sering dikenal dengan sebutan lelang jabatan.

(nhn)


   




0 Komentar :



Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)