..::: Selamat Datang di Official Website Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau :::..

SEKILAS INFO

     » Edaran Usul Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2017, silahkan Unduh di area DOWNLOAD...
Senin, 06 Maret 2017 - 12:27:43 WIB
“Perampingan Organisasi Perkaya Fungsi dalam Struktur Sederhana”

Diposting oleh : Administrator
Kategori: Nasional - Dibaca: 20692 kali

Jakarta – Humas BKN, Seiring bergulirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sedikitnya 80 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dicopot dari jabatannya oleh Bupati Kabupaten Toraja Utara, Kalatiku Paembonan. Hal itu disampaikan ketua rombongan Sulawesi Crisis Center Vincetius saat beraudiensi di Kantor Pusat BKN Jakarta, Jumat (24/2/2017).

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Mohammad Ridwan yang menerima audiensi tersebut mengatakan perampingan organisasi di instansi daerah diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah mengatur tentang perangkat daerah. Prinsipnya aturan-aturan tersebut adalah untuk menjadikan pemerintah daerah lebih baik, dengan hemat struktur namun kaya fungsi. “Apabila dalam implementasinya terdapat banyak pelanggaran, BKN mendorong pihak yang dirugikan untuk melapor ke Instansi berwenang,” kata Ridwan.

(foto: ags)

“Apabila dalam implementasinya terdapat banyak pelanggaran, BKN mendorong pihak yang dirugikan untuk melapor ke Instansi berwenang,” kata Ridwan. (foto: ags)

Sementara Kepala Sub Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perencanaan, Pengadaan, dan Penilaian Kinerja Pegawai ASN Kukuh Heru Yanto yang turut hadir pada audiensi tersebut menambahkan, walaupun PP Nomor 18 Tahun 2016 merupakan ranah Kementerian Dalam Negeri, pihak-pihak yang berkeberatan atas implementasi aturan tersebut dapat melaporkan ke Presiden. “Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 16 ayat 4 menyebutkan dalam hal penyelesaian sengketa kewenangan di lingkungan pemerintahan pada tingkat terakhir diputuskan oleh Presiden,” tutup Kukuh. berry

(foto: ags)

“Penyelesaian sengketa kewenangan di lingkungan pemerintahan pada tingkat terakhir diputuskan oleh Presiden,” tutup Kukuh.(foto: ags)


   




    0 Komentar :



    Isi Komentar :
    Nama :
    Website :
    Komentar
     
     (Masukkan 6 kode diatas)